Selasa, 14 Desember 2010

Anggota DPR-RI Drs.Djufri Mantan Walikota Bukittinggi Kurang bertangungjawab atas kepeutusannya.

Suatu contoh masalah tanah ulayat yang diperkosa hak keulayatanya oleh Drs.Djufri yang mantan Walikota Bukittinggi 2004-2009 yang kita terpilih jadi anggota DPR-RI wakil dari partai Demokrat Sumbar.

ini surat terbuka untuk umum dimana agar masyarakat menyadari bahwa Pemerintah Kota Bukittinggi semenjak kepemimpinan Dr.Djufri mantan Walikota Bukittinggi dan DPRD Kota Bukittinggi tidak mempedulikan penderitaan rakyat akibat tekanan kebijakan Walikota Bukittinggi 2004-2009 yang kini naik menjadi anggota DPR-RI " Drs.Djufri " dari Partai Demokrat Sumatra Barat.

Masalah pemerkosaan hak Ulayat atas arela tanah kaum " 3 Niniak kau Dt.Rajo Endah " suku Tanjung Kanagarian Kurai V Jorong-Kota Bukittinggi Sumtara Barat, sebagai berikut :


Tanah ulayat dalam kaum Dt.Radjo Endah Penghulu suku Tanjung Kanagarian Kurai V jorong seluas kurang lebih 4 ha ini diperkosa menjadi lokasi jadi penggantian kekurangan tanah onsolidasi jalan By-Pas yang pengembaliannya tidak sesuai dengan ketentuan pelapon perjainan yang disepakati untuk pembangunan jalan dan fasilitas umum atas kekuranag pengembalian setelah dikeluarkan potongan tanah dilokasi areal persawahan sebelumnya. Dn berlasung semenjak tahun 1983 awal proyek 1987 yang lalu, sampai sekarang amasih dalam perkara, sehingga pemilik tanah ada yang tidak menikamati hasil pembangunan jalan konsolidasi Bukittinggi by pass tersebut akibat kebijakan Drs.Djufri mantan Walikota Bukittinggi tersebut.
Nah kita sima kembali peristiwanya yang tidak diperhatikan dengan sungguh oleh penyelenggara negara.

Study kasus :

Dengan hormat, berdasarkan surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Bukittingi, Nomor:440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008, hal: Penyelesaian Kav.125.A – 125.B dan 128.A – 128 B a.n Nama Jubik dalam surat tersebut pihak BPN Kota Bukittinggi telah kami terima tanggal 24 Maret 2008 menguraikan sebagai berikut :
1. Telah diadakan mediasi baik secara kekeluargaan ataupun secara formal pemerintah dan kami minta penjelasan tidak dijawab penyelesaian oleh Kantor Adat Nagari ( KAN ) Guguk Panjang sebabanyak 3 kali dengan nomor surat sebagaimana berikut ini :
a. Nomor. 400.985/BPN-2007 Tanggal 30 Oktober 2007
b. Nomor. 440.180/BPN-2008 Tanggal 20 Februari 2008
c. Nomor. 440.204/BPN-2008 Tanggal 28 Februari 2008
2. Dengan dasar hukum PP Nomor : 24 Tahun 1997 pasal 1.c kami diberikesempatan untuk mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mengajukan keberatan dengan tengang wakyu 90 hari, atas penerbitan sartifikat sebagaimana yang dimaksud diatas.
Sehubungan dengan pokok surat diatas maka kami menyatakan keberatan atas penerbitan sartifikat sebagaimana yang dimaksud diatas dengan alasan sebagai berikut :
1. Bahwa Lokasi Tanah Bonjo Baru yang berada di Kelurahan Tarok Dipo adalah Tanah Ulayat Inyiak kami yakni Dt.Radjo Endah yang membawah payung kaum Kaum Dt.Radjo Endah, Kaum Dt Majo Sati, Kaum Dt.Radjo Alam, dan merupakan tanah ulayat kaum sebagaimana yang dimaksud.
2. Bahwa Sdr. Jubik/ ahli waris Rosmayar pada dasarnya bukanlah orang yang termasuk dalam kaum kaum nan tigo ninik yakni Kaum Inyiak Dt.Radjo Endah , Kaum Inyiak Dt. Majo Sati. Kaum Inyiak Dt. Radjo Alam, dengan tidak bisa membuktikan ranji nya sebagai dasar penetapan hak atas tanah yang dimaksud diatas, sehingga Inyiak L.Dt. Rafjo Endah Tidak menanda tangani surat alas hak atas nama Jubik / ahliwarisnya sampai sekarang ini.
3. Lokasi areal 128/A/B sudah lama saya kuasi atas nama pelaksana dilapangan adalah Irwandi ( Wan ) dengan memerintahkan untuk pemagaran dengan batu kali, serta pengawasan sampai sekarang masih dibawah pengawasannya, yakni atas perintah saya sebagai pemilik lokasi tersebut diatas semenjak tahun 2002 dan sejak awal tahun-tahun sebelumnya ditanami oleh juliar (alm ) atas perintah orang tua kandung saya Hj. Hakimah. Pada Areal 125.A/B menurut hukum adat yang berlaku selama ini di kuasai oleh pihak Inyiak Dt. Radjo Endah berdasarkan kesepakatan bersama di wakili oleh Ricky Idaman Syarfi SH.MH.
4. Menurut waris nan di jawek pusaka nan ditarimo, Jubik dan kaumnya adalah orang yang kami pekerjakan di lokasi tersebut, a.n nama Dt. Hitam dimana bukan/tidak merupakan anggota kaum kami nan tigo niniak.
5. Pihak kami nan tigo ninik hanya memberikan tempat tinggal sementara kepada Dt. Hitam, karena beliau di tetapkan sebagai penggarap lahan yang kami kuasai.
6. Pada kesempatan yang lain Kaum Dt. Hitam mengajukan permohonan alas hak diatas tanah kami di Bonjo Baru, Inyiak/mamak kami L. Dt. Radjo Endah tidak menananda tangani berkas permohonan alas hak yang diajukan kepada BPN Kota Bukittinggi, mereka mendatangi pengurus KAN Guguk Panjang untuk bersedia menanda tangani alas hak tersebut oleh f. Dt. Nagari Labiah ( Alm ) hasil yang diperolehnya kami tak meninjau sejauh itu.
7. Baru-baru ini kami mendapat surat panggilan dari BPN Kota Bukittinggi, penyelesaian tanah yang atas usulan pihak Jubik sebagai kemenakan Dt. Hitam pada tanggal 25 November 2007 telah dijelaskan bahwa kami akan menyatakan sikap secara tertulis, tanggal 30 November 2007 kami telah menyatakan sikap Jubik dan kaumnya tidak mempunyai hak atas daerah Ulayat Bonjo Baru alasan yang sangat jelas, tapi tidak diperhatikan dengan sungguh-sungguh.
8. Pada bulan Desember 2007, pihak B P N Kota Bukittinggi mempertegas sikapnya bahwa penerbitan sartifikat a.n Jubik dan ahliwarisnya tidak bisa kami halangi karena menurut kami sudah lengkap persyaratannya. Pada hal kami mengetahui bahwa belum di tanda tangani pengusulan alas hak tersebut oleh pihak nan tigo niniak dan pengulu kami Inyiak Dt. Radjo Endah.

9. Pangulu / mamak kami Inyiak Dt. Radjo Endah sudah berkali-kali mengirimkan surat kepada pihak BPN Kota Bukittinggi, tentang pihak yang berhak dalam keulayatannya tersebut diatas, dan saya sendiri yang mengantarkannya, hal in tidak menjadi acuan bagi pihak pengambil keputusan yakni Panitia Konsolidasi dan Pemerintah Kota Bukittinggi, BPN Kota Bukitinggi, dengan artian bahwa ada indikasi pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pengangungjawab serta pengambil keputusan di Kota Bukittinggi ini. Pada dasarnya adalah tentang pihak yang bertangungjawab dan berhak diatas tanah ulayat tesebut dengan sebutan kaum nan tigo Niniak.
10. Berdasarkan surat Nomor:440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008, hal: Penyelesaian Kav.125.A – 125.B dan 128.A – 128 B a.n Nama Jubik, tampak suatu siasat penyelesaian melalui pengadilan atas ketidak mampuannya mengambil keputusan yang memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi rasa keadilan sebagaimana tujuan hukum secara umum, khusus dalam penerbitan satifikat, maka putusan hakim Pengadilan Negeri Kelas I.B akan dijadikan landasan hukum yang lebih spesialis untuk penguat keputusan yang telah dan akan diambilnya yang dianggap benar, suatu analisa sementara bagi kami, hal sangat tidak bijak karena telah mengorbankan orang lain / subjek dan objek hukum yakni masyarakat dalam arti luas untuk menemukan suatu kebenaran yang sah dalam pengambilan keputusan / ketetapan yang ingkrah. Hal ini disampaikan sebagai suatu intresprestasi.
11. Kronologis masalah ini adalah pada tanggal,12 September 1988 Inyiak Dt.Radjo Endah sebagai penangungjawab pengelolaan Tanah Bonjo Baru sebagai ulayat kaum sebagaimana terlampir dasar pernyataan ini adalah karena pihak Panitia Konsolidasi tahun 1999 telah mengambil alih kekuasaanya diatas tanah adat dimana merupakan kewenangan penuh atas gelar Dt. Radjo Endah Pucuak nan 5 Suku Tanjung dimana menurut hukum adat yang berlaku di Kanagarian Kurai 5 Jorong Kota Bukittinggi sekarang ini Dt. Radjo Endah mempunyai Ulayat Bonjo Baru telah menyatakan sebagaimana terlampir bahwa :
a. Bahwa Areal Tanah Ulayat Bonjo Baru tidak termasuk areal konsolidasi Bukittinggi, By Pass, serta pembagian penetapannya pihak BPN Kota Bukittinggi tidak pernah melakukan koordinasi kerja, dengan semaunya menetapkan daerah tersebut sebagai areal konsolidasi tahun 1999.
b. Bahwa Pada secara aturan berlaku kaum Dt.Radjo Endah secara turun temurun mengakui areal Bonjo Baru adalah tanah ulayat kaum yang tersebut diatas, sebagaimana terlampir.
c. Bahwa kaum yang berada diwah naungan Inyiak Dt. Radjo yang terdiri dari Kaum sebagaimana tersebut diatas telah menyatakan sikap pada tanggal 14 November 1989 yang isinya sebagai berikut terdapat pada Poin 4.5,6 sebagaimana terlampir.
d. Bahwa telah diadakan pertemuan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah tahun 1999 yang lalu dalam penyelesaian tanah Ulayat Dt.Radjo endah bersama Pemerintah Daerah, BPN dan pihak yang terkait dengan masalah tanah ulayat Dt.Radjo Endah, inti penyelelesaiannya bahwa daerah tanah ulayat tersebut diatas bukan kewenangan pemerintah daerah Kota Bukittinggi dan Panitia konsolidasi Bukittinggi By – Pass dalam pernetapan hak nya, yang berhak adalah Inyiak Dt. Radjo Endah. Hal ini di gelar dengan penerbitan Sartifikat Tanah Pengembalian sisa konsolidasi sawah atas nama Nurbaiti Nain Suku Jambak di areal tanah Ulayat tersebut yang juga kami kliem keputusan tersebut tapi pihak panitia konsolidasi Bukittinggi By Pas tidak mempedulikan hal tersebut tetap menjalankan putusannya, atas nama Dt. Radjo Endah diwakili oleh Ricky Idaman Syarfi, SH.MH.
e. Bahwa kesepakatan tersebut diatas tidak di jadikan acuan bagi pihak Badan Pertanah Nasional Bukittinggi, dan memaksa kehendaknya dengan terus mendesak pemakasan sepihak atas putusan yang telah diambilnya dalam penetapan hak atas tanah ulayat sebagaimana tersebut diatas.
f. Bahwa tanggal, 15 September 2005 kami telah membuat pengaduan pada DPRD Kota Bukittinggi, pemerlakuan terhadap kami Kaum Inyiak Dt.Radjo Endah oleh Panitia Konsolidasi Bukittinggi dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bukittinggi, namun tidak ada tanggapan.
g. Bahwa Pada tanggal 30 November 2007 kami telah menyatakan sikap bahwa jubik dan kaumnya tidak mempunyai hak di lokasi tanah ulayat kami kaum inyiak Dt.Radjo Endah, dengan awal sebelumnya rapat koordinasi bersama Kepala Kantor BPN Kota Bukittinggi, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Bukittinggi, Kepala Bagian Hukum Kota Bukittinggi, Kepala Bagian Tata Kota Bukittinggi, ketua KAN Guguk Panjang Inyaik Dt. Panghulu Basa pada tanggal 25 November 2007 dimana acara yang digelar rapat bersama di Kantor BPN Kota Bukittinggi dengan penjelasan dari kaum kami Inyiak Dt.Radjo Endah, Inyiak Dt. Majo Sati, Inyiak Dt. Radjo Alam yang diwakili oleh saya sendiri yakni Ricky Idaman Syarfi, SH, MH dengan mempertegas sikap tidak akan bersedia menadatangani surat permohonan hak atas nama jubik oleh Pucuak bulek nan 5 suku Tanjung Dt. Radjo Endah sebagai pemegang hak kuasa / tangungjawab tanah ulayat Dt.Rajo endah dengan alasan mereka kaum jubik dan ahli warisnya bukan kaum kami Dt. Radjo Endah, dan juga bukan kaum Dt. Najo Sati, juga Bukan Kaum Dt. Radjo Alam, karena yang berhak diatas tanah tersebut adalah ketiga-tiga kaum tersebut diatas dibuktikan dengan ranji.
Tambahan keterangan bahwa dalam pertemuan itu Ketua KAN Guguk panjang Inyiak Dt. Panghulu Basa tidak pernah menanda tangani surat alas hak dari pemohon atas nama Jubik, serta mebenarkan pernyataan kami Tanah tersebut sebagai ulayat Dt Radjo Endah Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Kurai 5 Jorong kota Bukittinggi ini, dan arsip lama dari pihak jubik yang ditanda tangani KAN Guguk Panjang atas nama Fauzi Dt. Nagari Labiah (Alm) dimana tidak di tanda tangani Inyiak L. Radjo Endah suatu kesalahan masa lalu dimana kurang hati-hati dalam pengesahannya, maka surat tersebut harus di revisi kembali oleh pihak yang terkait dimana ahli waris jubik harus mengulangi kembali surat tersebut sebagaimana peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengusulan penerbitan alas hak atas tanah.
h. Bahwa dengan keadaan yang sedemikian rupa tidak membuat kami pesimis terus berusaha dengan usaha baru yang kami jalankan dengan membuat surat pernyataan bersama pada tanggal 1 Maret 2008 sebagaimana terlampir yang menyatakan secara bersama kaum kami yang kami tujuan kepada BPN dan Walikota Bukittinggi dimana isinya sebagai berikut :
- Kaum Dt.Radjo Endah, Kaum Dt. Majo sati, Kaum Dt. Rajo alam adalah kaum yang mempunyai hak atas tanah ulayat Bonjo baru dibawah pertangungungjawaban Inyiak Dt.Radjo Endah, selanjunya disebut sebagai kaum nan tigo niniak.
- Kaum serta keturunan Jubik dan kaum keturunan Jawaher tidak mempunyai hak dalam areal lokasi Tanah Ulayat kami karena mereka bukan kaum kami nan tigo niniak.
- Kaum serta keturunan Jubik dan Kaum serta keturunan Jawaher adalah kaum yang sebelumnya menjadi pengelola areal tanah Ulayat Dt. Radjo Endah di Bonjo Baru Kelurahan Tarok Dipo.
- Kaum yang mempunyai hak adalah kaum nan tigo niniak dengan pembuktian hak berdasarkan ranji yang dibenarkan oleh ketiga kaum yang berhak dan di setujui dan disahkan oleh Inyiak Dt. Rajo Endah.
3. Seharusnya surat dilayangkan kepada kami kaum nan tigo Niniak bukan saja kepada Kaum Dt. Radjo Endah, karena yang mempunyai hak dan kewenangan adalah kaum Dt. Majo Sati dan Kaum Dt. Radjo Alam, merupakan tangungjawab bersama, dikuasai oleh satu tangan pada masing-masing kaum yang berhak untuk kaum Inyiak Dt.Radjo Endah a.n Ricky Idaman Syarfi, SH, MH, atas nama Kaum Dt. Majo Sati a.n Masril S.Pd St. Tanjung Basa, Kaum Inyiak Dt. Radjo Alam a.n Syahrial St. Mantari, bukan seperti alamat surat Nomor:440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008 yang intinya hanya satu kaum sehingga penuntasan masalah tidak akan teratasi dengan baik sebagaimana yang diharapkan bersama.

4. Kesimpulan

a. Bahwa yang berwenang dalam keikut serta penyelesaian sebagaimana pokok surat tersebut duatas adalah masing-masing kaum yang diwakili oleh masing-masing yakni dari Kaum Inyiak Dt. Radjo Endah adalah Ricky Idaman Syarfi, SH, MH, dari Kaum Inyiak Dt. Madjo Sati adalah Masril S.Pd St. Tanjuang Basa , Kaum Dt. Radjo Alam Adalah Syahrial St. Mantari, yang telah diberi kuasa penuh dalam perkara ini oleh yang mempunyai kewenangan Inyiak Dt. Radjo Endah, untuk itu perlu membuat surat pemberitahuan yang baru kepada yang tersebut diatas dan menarik kembali surat yang telah di sampaikan melalui surat 440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008, hal: Penyelesaian Kav.125.A – 125.B dan 128.A – 128 B a.n Nama Jubik, karena hak ini tidak lepas dari tangungkawan kami dari kaun-kaum kami yang mempunyai hak diatas tanah ulayat bonjo baru seperti yang dimaksud diatas, dengan demikian surat 440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008, hal: Penyelesaian Kav.125.A – 125.B dan 128.A – 128 B a.n Nama Jubik, surat tersebut diatas kami nyatakan salah nama penuntut.
b. Bahwa Semenjak tahun 1982 kami kaum yang bernaung dibawah payung Inyiak Dt. Radjo Endah telah menyatakan bahwa Lokasi Tanah Ulayat Dt.Radjo Endah adalah hak kaum kami yang terdiri dari Kaum Inyiak Dt. Radjo Endah, Inyiak Dt.Majo Sati, Inyiak Dt. Radjo Alam.
c. Kaum dan keturunan Jubik bukanlah kaum yang termasuk kaum nan tigo niniak, kaum dan keturunan jawaher bukanlah kaum yang termasuk kaum nan tigo niniak, dan tidak mempunyai hak diatas tanah ulayat Inyiak Dt, Rajo Endah
d. Sesuai dengan poin (b) pada bagian kesimpulan ini kami kaum nan tigo niniak dibawah paying Inyiak Dt.Rajo Endah menyatakan keberatan atas penerbitan sartifikat atas nama Jubik dan Keturunannya sebab tidak merupakan anggota kaum kami.
e. Sesuai dengan poin (d) dalam kesimpulan ini maka meminta/menuntut pencabutan atas penerbitan sartifikat yang telah di buat oleh BPN Kota Bukittinggi yakni tentang penerbitan hak diatas nama Jubik dan kaumnya diatas tanah Ulayat Inyiak Dt. Radjo Endah yang kami kuasai selama ini sebagai hak kami kaum nan tigo ninik.
f. Pihak KAN Guguk Panjang telah diundang bersama berdasarkan surat Nomor : 400.985/BPN-2007 Tanggal 25 Oktober 2007 dengan mengadakan rapat dengan Pihak Pemerintah Kota Bukittinggi yang terdiri dari Kabag Hukum, Kabag Pemerintahan, Dinas Tata Kota, bersama dengan saya Ricky Idaman Syarfi, SH, MH sebagai wakil dari nan tigo Niniak dengan tanggapan kami sebagaimana poin 2 dalam kesimpulan ini, hal ini di tambahkan oleh Ketua KAN Guguk Panjang adalah :
1. Memang benar menurut Hukum Adat di Kanagarian Kurai V Jorong Inyiak Dt. Radjo endah Mempunyai Ulayat disebut dengan Tanah Ulayat Bonjo Baru.
2. Sekalipun ada surat persetujuan dari KAN Guguk Panjang yang sebelumnya setelah dilihat ditandangani oleh Fauzi Dt. Nagari Labiah.SH (alm) tanpa di ketahui oleh Inyiak Dt. Radjo Endah sebagai penangungjawab/penguasan Tanah Ulayat sebagaimana tersebut diatas, ini suatu kesalahan persedural oleh ybs secara personal.
3. Menyarankan agar pihak BPN dan panitia Konsolidasi Bukittinggi By-Pass menyuruh mengurus kembali pengurusan baru kepada pihak Kaum Jubik keturunannya membuat permohonan alas hak yang baru, kalau memang merasa berhak dan dapat membuktikan hak tersebut secara baik dan benar sesuai dengan ketentuan hukum adat dan hukum negara yang berlaku.
4. Bahwa surat yang disampikan kepada KAN Guguk Panjang Nomor : 400.985/BPN-2007 Tanggal 30 Oktober 2007 telah di tanggapi dengan baik oleh H. Dt. Panghulu Basa sebagai Ketua KAN Guguk Panjang, bertentangan dengan penjelasan yang diberikan pada surat BPN Kota Bukittinggi Nomor:440.268.1/BPN-2008 tanggal 11 Maret 2008, hal: Penyelesaian Kav.125.A – 125.B dan 128.A – 128 B a.n Nama Jubik.
Dengan demikian maka penjelasan dari BPN Kota Bukittinggi KAN Guguk Panjang tidak menjawab suratnya hal ini tidak benar.
g. Bahwa Surat pemberitahuan yang diberikan kepada kami sudah terlambat kami terima selama 13 (tiga belas) hari dari tanggal di buat 11 Maret 2008 kami terima tgl. 24 Maret 2008, sehingga waktu yang berikan kepada kami selama 90 ( Sembilan puluh ) hari dari tanggal surat dimaksud hanya berjumlah 77 (tujuh puluh tujuh) hari semenjak tanggal di tetapkan, hal ini kami anggap suatu perbuatan kelalaian pihak BPN Kota Bukittinggi yang bisa mengakibatkan orang lain dirugikan sebagaimana hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan keputusan yang akan bapak tetapkan yang seadil-adilnya kami ucapkan ucapkan terima kasih
Bukittinggi, 24 Mei 2008


Kaum Inyiak Dt. Radjo Endah Pengulu Pucuak Nan 5 Suku Tanjung
Pemegang kuasa tanah ulayat Bonjo Baru



RICKY IDAMAN SYARFI.SH.MH Inyiak. L. Dt. Radjo Endah

Tembusan :
1. Yth : Bapak Walikota Bukittinggi.
2. Yth : Bapak Ketua DPRD Kota Bukittinggi
3. Yth : Bapak Kepala BPN Kota Bukittinggi
4. Yth : Bapak Camat Guguk Panjang
5. Yth : Bapak Lurah Tarok Dipo
6. Yth : Ketua KAK Kurai V Jorong
7. Yth : Ketua KAN Guguk Panjang

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar